Tender BUMN Terbaru 2026
Kumpulan tender dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terbaru: Pertamina, PLN, Telkom, Jasa Marga, Waskita Karya, dan lainnya. Pantau peluang vendor BUMN.
30 tender ditemukan|Data dari 689+ portal LPSE
Pengadaan Jasa Layanan Operasional TIK Terkait Layanan Internasional, Validasi dan Supporting Sistem INSW Tahun Anggaran 2026 Seleksi Ulang
Kementerian KeuanganHPS: Rp 5000 Jt
Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Dermaga Bea dan Cukai Bengkalis di Kantor Bantu Sungai Pakning Tahun Anggaran 2026
Kementerian KeuanganHPS: Rp 302 Jt
PENGADAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI FISIK RENOVASI RUMAH DINAS KARANG PANJANG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2026
Kementerian KeuanganHPS: Rp 1900 Jt
Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Soekarno Hatta (Metro) (Link. 015.12.K) di Kota Metro
Provinsi LampungHPS: Rp 200 Jt
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANA RENOVASI RUMAH NEGARA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BITUNG TAHUN ANGGARAN 2026
Kementerian KeuanganHPS: Rp 262 Jt
Pekerjaan Pemeliharaan Mekanikai Elektrikal Gedung Kantor Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Sekretariat NegaraHPS: Rp 6800 Jt
PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PERENCANA RENOVASI RUMAH NEGARA DAN GEDUNG PERTEMUAN PASAR MINGGU KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2026 Seleksi Ulang
Kementerian KeuanganHPS: Rp 334 Jt
Special Oil Non Pertamina untuk pembersih senjata ringan dan sedang
Kementerian PertahananHPS: Rp 13000 Jt
Special Oil Non Pertamina untuk pembersih senjata ringan
Kementerian PertahananHPS: Rp 25000 Jt
Pencetakan Pita Cukai Desain Tahun 2025 dan 2026 Tender Gagal
Kementerian KeuanganHPS: Rp 891200 Jt
Pencetakan Pita Cukai Desain Tahun 2025 dan 2026 Tender Ulang Tender Gagal
Kementerian KeuanganHPS: Rp 891200 Jt
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANA RENOVASI RUMAH NEGARA PONDOK BAMBU KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2026
Kementerian KeuanganHPS: Rp 338 Jt
Pengadaan Jasa Layanan Operasional TIK Terkait Layanan Internasional, Validasi dan Supporting Sistem INSW Tahun Anggaran 2026 Seleksi Gagal
Kementerian KeuanganHPS: Rp 5000 Jt
PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PERENCANA RENOVASI RUMAH NEGARA DAN GEDUNG PERTEMUAN PASAR MINGGU KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2026 Seleksi Gagal
Kementerian KeuanganHPS: Rp 334 Jt
Pengadaan Kapor Pakaian Olahraga Matra AU Tender Batal
Kementerian PertahananHPS: Rp 1200 Jt
Pengadaan Perlengkapan Perorangan Kain PDU TNI AL (Paket 1) TA 2026 - Disbekal
Kementerian PertahananHPS: Rp 26000 Jt
PERBAIKAN SEDANG GEDUNG IR SOEPOMO (2 LANTAI) KOARMADA RI
Kementerian PertahananHPS: Rp 5000 Jt
Pengadaan Makan Piket Jaga Fungsi Polsek Yapen Selatan, Polsek Angkaisera dan Polsek Pelabuhan Polres Kepulauan Yapen Polda Papua T.A. 2026
Kepolisian Negara Republik IndonesiaHPS: Rp 301 Jt
Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Tahun Anggaran Multiyears Contract 2025 – 2026 (Lelang Tidak Mengikat)
Kementerian PerhubunganHPS: Rp 66000 Jt
PENGADAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI DERMAGA BEA DAN CUKAI BENGKALIS DI KANTOR BANTU SUNGAI PAKNING TAHUN ANGGARAN 2026
Kementerian KeuanganHPS: Rp 9000 Jt
Pemeliharaan Jalan Prof. Dr. Soepomo Kel. Pahlawan Kec. Kemuning
Kota PalembangHPS: Rp 500 Jt
Pengawasan Pembangunan Pengendalian Banjir Kawasan Pusat Pemerintahan Tahap V (Jalan Ir. Soekarno)
Kab. Tana TidungHPS: Rp 973 Jt
Special Oil Non Pertamina untuk perawatan Ranpur, senjata berat/sedang dan komponen helikopter
Kementerian PertahananHPS: Rp 12000 Jt
pembangunan pelabuhan penyeberangan kaimana tahap IV Tender Ulang
Kementerian PerhubunganHPS: Rp 15000 Jt
Biaya Konsultan Pengawas Pemeliharaan Stadion R. Soedrasono Pogar
Kab. PasuruanHPS: Rp 500 Jt
Pengadaan Perlengkapan Perorangan Kain PDH TNI AL (Paket 2) TA 2026 - Disbekal
Kementerian PertahananHPS: Rp 33000 Jt
Special Oil Non Pertamina untuk Pelumas Smoke Oil Pesawat
Kementerian PertahananHPS: Rp 5000 Jt
BIAYA SEWA JARINGAN ATMS PLN 2019 KORLANTAS POLRI TAHUN ANGGARAN 2026
Kepolisian Negara Republik IndonesiaHPS: Rp 27100 Jt
Special Oil Non Pertamina untuk pelumas utama mesin kapal, pesawat dan radar
Kementerian PertahananHPS: Rp 15000 Jt
Special Oil Non Pertamina untuk perawatan Ranpur, pesawat terbang, kapal laut dan meriam
Kementerian PertahananHPS: Rp 15000 Jt
Dapatkan Notifikasi Tender BUMN Terbaru
Daftar gratis dan buat alert untuk kategori tender bumn terbaru. Notifikasi otomatis via WhatsApp saat ada tender baru yang sesuai SBU/KBLI Anda.
Mulai GratisPertanyaan Umum — Tender BUMN Terbaru
Bagaimana cara menjadi vendor BUMN?
Setiap BUMN memiliki portal vendor registration sendiri. Contoh: Pertamina menggunakan vendor.pertamina.com, PLN melalui eproc.pln.co.id, Telkom via e-proc.telkom.co.id. Anda perlu mendaftar di masing-masing portal dan memenuhi persyaratan spesifik tiap BUMN.
Apa perbedaan tender BUMN dan tender pemerintah (LPSE)?
Tender BUMN mengikuti peraturan internal masing-masing perusahaan (biasanya mengacu pada Permen BUMN), sedangkan tender pemerintah melalui LPSE mengikuti Perpres Pengadaan. BUMN memiliki fleksibilitas lebih dalam proses pengadaan dan tidak selalu menggunakan SPSE.
BUMN apa saja yang sering membuka tender?
BUMN dengan volume tender terbesar antara lain: Pertamina (oil & gas), PLN (kelistrikan), Telkom (telekomunikasi), Jasa Marga (jalan tol), Waskita Karya dan Wijaya Karya (konstruksi), serta PT KAI (perkeretaapian).
Konten Terkait
Tender
SP2D: Berapa Lama Pencairan Dana Tender & 6 Cara Mempercepatnya
Memahami SP2D — dokumen pencairan pembayaran tender pemerintah.
TenderCara Hitung TKDN: Rumus, Contoh Perhitungan & Threshold Minimum 2026
Cara menghitung TKDN untuk pengadaan pemerintah dan e-Katalog.
TenderSPMK Terbit: Apa yang Harus Vendor Siapkan Sebelum Mulai Kerja Tender
Memahami SPMK — kapan pekerjaan tender boleh dimulai.
TenderJaminan Penawaran Tender: Biaya, Jenis & Cara Dapat Surety Bond Tercepat
Memahami jaminan penawaran dan surety bond untuk tender pemerintah.
LPSEDirektori 600+ LPSE Indonesia
Cari tender berdasarkan instansi — kabupaten, kota, provinsi, atau kementerian.