Timeline: perubahan aturan pengadaan 2025-2026, Perpres 46/2025 dan LKPP

Update Aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2026: Apa yang Berubah?

Tahun 2026 membawa perubahan besar dalam ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia. Dua regulasi utama — Perpres 46/2025 dan Peraturan LKPP No. 4/2024 — mengubah cara vendor berpartisipasi, cara evaluasi dilakukan, dan infrastruktur digital yang digunakan. Artikel ini merangkum semua perubahan kunci yang wajib dipahami setiap pelaku usaha.

Perpres 46/2025: 7 Perubahan Kunci

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan revisi komprehensif atas Perpres 16/2018. Berikut tujuh perubahan paling berdampak bagi vendor:

No	Perubahan	Detail	Dampak bagi Vendor
1	Mandat 40% UMKM	Minimal 40% nilai anggaran pengadaan wajib dialokasikan untuk UMKM dan koperasi, naik dari 30% sebelumnya	Peluang lebih besar bagi usaha kecil-menengah; vendor besar perlu bermitra dengan UMKM
2	e-Purchasing Wajib	Pengadaan melalui e-Katalog menjadi metode utama (default) untuk barang/jasa yang sudah terdaftar di katalog elektronik	Vendor wajib mendaftar di e-Katalog; negosiasi langsung berkurang
3	TKDN Minimum 25%	Tingkat Komponen Dalam Negeri minimum 25% untuk seluruh pengadaan, kecuali yang mendapat pengecualian resmi	Produk impor tanpa sertifikasi TKDN tidak memenuhi syarat; lihat panduan TKDN kami
4	Uang Muka 50% untuk UMKM	UMKM dengan nilai kontrak di bawah Rp 200 juta berhak mendapatkan uang muka hingga 50% dari nilai kontrak	Mengurangi beban cash flow UMKM secara signifikan; jaminan uang muka tetap diperlukan
5	Kontrak Berbasis Kinerja	Diperkenalkan kontrak berbasis output/kinerja (performance-based contract) untuk jasa konsultansi dan jasa lainnya	Evaluasi bergeser dari input ke hasil; vendor perlu menyiapkan KPI dan metrik kinerja
6	Prioritas Produk Hijau	Preferensi harga hingga 5% untuk produk/jasa yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan (eco-label, ISO 14001)	Vendor dengan sertifikasi lingkungan mendapat keunggulan kompetitif dalam evaluasi
7	Pengadaan Desa Masuk PBJ	Pengadaan di tingkat desa (Dana Desa) kini diatur dalam kerangka PBJ dengan aturan yang disederhanakan	Membuka pasar baru di 75.000+ desa; proses lebih terstruktur dan transparan

Peraturan LKPP No. 4/2024: Standarisasi Proses

Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 mengatur standarisasi proses pengadaan secara elektronik. Poin-poin penting meliputi:

Standarisasi dokumen pemilihan — Template dokumen kualifikasi dan penawaran diseragamkan di seluruh LPSE
Integrasi SIKaP — Data kualifikasi vendor dari SIKaP menjadi rujukan utama dalam proses evaluasi
Peningkatan transparansi — Seluruh tahapan evaluasi wajib dicatat dan dapat diakses oleh peserta
Mekanisme sanggah elektronik — Proses sanggahan dilakukan sepenuhnya secara digital melalui SPSE
Audit trail digital — Setiap perubahan dokumen dan keputusan tercatat secara otomatis dalam sistem

Migrasi Domain LKPP: Jadwal Lengkap

LKPP melakukan konsolidasi seluruh layanan pengadaan ke domain inaproc.id. Berikut jadwal migrasi yang perlu diperhatikan:

Layanan	Domain Lama	Domain Baru	Tanggal Migrasi	Status
SIKaP	sikap.lkpp.go.id	sikap.inaproc.id	15 Desember 2025	Selesai
e-Katalog V5	e-katalog.lkpp.go.id	v5.inaproc.id	23 Desember 2025	Selesai
e-Katalog V6	—	katalog.inaproc.id	1 Januari 2025	Aktif
SiRUP	sirup.lkpp.go.id	sirup.inaproc.id	1 Desember 2025	Selesai
Akun LKPP	lpse.lkpp.go.id/akun	akun.inaproc.id	1 Desember 2025	Selesai

Penting: Bookmark lama ke domain lkpp.go.id mungkin masih dialihkan (redirect), namun vendor disarankan segera memperbarui bookmark dan integrasi API ke domain baru inaproc.id untuk menghindari gangguan akses.

e-Katalog V6: Fitur Baru yang Harus Diketahui

e-Katalog V6 di katalog.inaproc.id membawa pembaruan besar dibanding versi sebelumnya. Berikut fitur-fitur utama:

1. Mini Kompetisi

Instansi pembeli kini dapat mengadakan mini kompetisi antar penyedia yang terdaftar di e-Katalog untuk mendapatkan harga terbaik. Mekanisme ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi vendor kecil untuk bersaing berdasarkan harga dan kualitas.

2. Sistem Rating Penyedia

Pembeli dapat memberikan rating kepada penyedia berdasarkan kualitas barang, ketepatan waktu pengiriman, dan layanan purna jual. Rating tinggi meningkatkan visibilitas dan kepercayaan di platform.

3. Integrated Payment

Pembayaran terintegrasi langsung melalui platform, mengurangi proses manual dan mempercepat pencairan dana kepada vendor. Sistem ini terhubung dengan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

4. LISA AI (Layanan Informasi dan Solusi Artifisial)

Asisten berbasis AI yang membantu vendor dalam:

Pencarian produk dan kategori yang sesuai
Rekomendasi harga berdasarkan data historis
Panduan pendaftaran dan pengelolaan katalog
Troubleshooting masalah teknis secara real-time

5. UMKM Boost

Fitur khusus untuk produk UMKM yang memberikan:

Badge "Produk UMKM" pada listing katalog
Prioritas tampilan dalam hasil pencarian
Proses verifikasi yang dipercepat
Dukungan teknis pendaftaran yang diprioritaskan

Action Items untuk Vendor

Berdasarkan seluruh perubahan di atas, berikut langkah-langkah yang perlu segera dilakukan:

Perbarui profil SIKaP — Pastikan data perusahaan, SBU, dan KBLI sudah lengkap di sikap.inaproc.id
Daftarkan produk di e-Katalog V6 — Manfaatkan fitur UMKM Boost jika memenuhi syarat
Urus sertifikasi TKDN — Produk dengan TKDN di atas 25% mendapat keunggulan dalam evaluasi
Perbarui bookmark dan akses — Migrasi semua akses ke domain inaproc.id
Siapkan dokumen kualifikasi digital — Pastikan seluruh izin usaha sudah dalam format digital yang sesuai standar
Pelajari kontrak berbasis kinerja — Siapkan template KPI dan mekanisme pelaporan kinerja
Pertimbangkan sertifikasi hijau — ISO 14001 atau eco-label untuk mendapatkan preferensi harga 5%

FAQ: Pertanyaan Umum

Kapan Perpres 46/2025 berlaku efektif?

Perpres 46/2025 berlaku efektif sejak diundangkan pada tahun 2025. Ketentuan transisi memberikan waktu hingga akhir 2025 bagi instansi untuk menyesuaikan proses pengadaan, sehingga implementasi penuh berlaku di tahun anggaran 2026.

Apakah vendor yang sudah terdaftar di SIKaP lama perlu daftar ulang?

Tidak perlu daftar ulang. Data di SIKaP lama sudah dimigrasi ke sikap.inaproc.id. Namun, vendor disarankan untuk login dan memverifikasi kelengkapan data setelah migrasi.

Bagaimana jika produk saya belum memiliki sertifikasi TKDN?

Produk tanpa sertifikasi TKDN masih dapat berpartisipasi dalam tender, namun tidak mendapatkan preferensi harga. Untuk e-Katalog, sertifikasi TKDN akan menjadi syarat wajib secara bertahap. Segera ajukan sertifikasi melalui tkdn.kemenperin.go.id.

Apakah mandat 40% UMKM berlaku untuk semua jenis pengadaan?

Mandat 40% berlaku untuk total anggaran pengadaan di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, bukan per-paket. Pengecualian berlaku untuk paket yang memerlukan kualifikasi teknis tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh UMKM.

Apa yang terjadi dengan e-Katalog V5?

e-Katalog V5 di v5.inaproc.id masih beroperasi untuk produk yang belum dimigrasi ke V6. Namun, pendaftaran produk baru diarahkan ke V6 di katalog.inaproc.id. Vendor disarankan untuk mulai memindahkan katalog produk ke V6 secara bertahap.

Bagaimana mekanisme uang muka 50% untuk UMKM?

UMKM dengan kontrak di bawah Rp 200 juta dapat mengajukan uang muka hingga 50% dengan menyerahkan jaminan uang muka dari bank atau lembaga penjamin. Pengajuan dilakukan melalui PPK setelah kontrak ditandatangani. Pencairan dilakukan dalam 14 hari kerja setelah jaminan diverifikasi.

Langkah Selanjutnya

Aturan baru sudah berlaku. Pastikan kualifikasi dan dokumen perusahaan Anda sudah sesuai dengan persyaratan terbaru sebelum ikut tender.

Perbarui Kualifikasi → — Cek apakah KBLI/SBU Anda masih sesuai aturan 2026.

Perpres 46/2025: 5 Perubahan Aturan Pengadaan yang Langsung Berdampak ke Vendor